Menelusuri Akar Kewajiban Zakat sebagai Pilar Kedaulatan Ekonomi Islam

Dalam memahami zakat sebagai sebuah sistem yang bersifat wajib atau obligatory system, kita harus menarik garis tegas antara konsep kedermawanan sukarela dan mandat hukum yang mengikat. Berdasarkan kajian dalam kitab Tafsir Ekonomi Kontemporer, fondasi utama dari sistem ini berpijak pada Surah at-Taubah ayat 103, di mana Allah SWT memulai instruksinya dengan lafaz khudz yang berarti “ambillah”. Secara semantik dan hukum dalam kaidah ushul fiqih, penggunaan kata perintah atau fi’il amr ini bukan sekadar anjuran moral, melainkan sebuah mandat yang menunjukkan kewajiban mutlak. Pandangan ini diperkuat oleh mufasir besar seperti ar-Razi dalam kitabnya Mafatah al-Ghaib, yang menegaskan bahwa perintah untuk “mengambil” secara lahiriah menunjukkan bahwa penarikan zakat dari harta para muzakki adalah tindakan yang bersifat memaksa dan mengikat secara hukum. Hal ini mengubah paradigma zakat dari sekadar aksi filantropi menjadi sebuah instrumen negara yang memiliki legitimasi untuk melakukan intervensi ekonomi demi kesejahteraan publik.

Perintah “ambillah” dalam ayat tersebut secara historis ditujukan kepada Rasulullah SAW, namun narasi hukum Islam tidak berhenti pada figur personal beliau semata. Konteks ayat ini dipahami sebagai mandat bagi kepala negara atau otoritas pemerintahan Islam yang sah untuk bertindak sebagai pengelola. Artinya, posisi Rasulullah dalam ayat tersebut adalah sebagai kepala pemerintahan yang bertanggung jawab atas stabilitas sosial. Implikasinya, otoritas pengambilan zakat ini diwariskan kepada para pemimpin dan penguasa setelah beliau, yang menjamin bahwa zakat tetap menjadi sistem yang institusional, bukan sekadar urusan pribadi antara individu dengan penciptanya. Jika zakat hanya dibiarkan sebagai kesadaran individu tanpa adanya intervensi sistemik dari pemerintah, maka fungsi redistribusi kekayaan akan sangat rentan terhadap kelalaian manusiawi, yang pada gilirannya dapat mengancam jaring pengaman sosial bagi kaum lemah.

Ketegasan zakat sebagai sistem wajib ini menemukan pembuktian sejarahnya yang paling dramatis pada masa awal kekhalifahan Abu Bakar ash-Shiddiq. Pasca wafatnya Rasulullah, muncul fenomena pembangkangan dari sebagian kelompok yang merasa bahwa kewajiban zakat telah gugur seiring dengan wafatnya sang Nabi. Mereka bersedia menjalankan shalat namun enggan menunaikan zakat. Menghadapi situasi ini, Abu Bakar tidak memperlakukannya sebagai perbedaan pendapat yang sepele, melainkan sebagai ancaman serius terhadap integritas kedaulatan dan sistem ekonomi Islam. Beliau dengan sangat marah bahkan menyatakan siap memerangi mereka yang memisahkan antara shalat dan zakat. Ungkapan legendaris beliau bahwa jika mereka menolak memberikan bahkan seutas tali pengikat unta yang dahulu mereka berikan kepada Rasulullah, maka mereka akan diperangi, menjadi bukti tak terbantahkan bahwa zakat adalah pilar negara yang tidak bisa ditawar. Ini menunjukkan bahwa dalam sistem ekonomi Islam, zakat adalah instrumen yang memiliki “taring” hukum untuk memastikan keadilan sosial tetap tegak.

Pelaksanaan zakat sebagai sistem wajib kemudian dioperasionalkan melalui pembentukan petugas khusus yang dikenal sebagai amilin. Penugasan Mu’adz bin Jabal ke daerah Yaman oleh Rasulullah menjadi model awal bagaimana birokrasi zakat bekerja. Petugas amil bukan sekadar pengumpul uang, melainkan representasi negara yang membawa misi kemanusiaan dan keadilan. Pesan Rasulullah kepada Mu’adz sangat spesifik: zakat harus diambil dari mereka yang kaya dan dikembalikan kepada mereka yang fakir di wilayah tersebut. Penggunaan kata “diambil” (tu’khadzu) dalam hadits tersebut kembali mengonfirmasi sifat zakat yang obligatory. Dengan adanya amil, proses penarikan harta tidak dilakukan secara serampangan, melainkan terstruktur, terukur, dan memiliki sasaran yang jelas. Hal ini juga memastikan bahwa dana zakat tidak menumpuk di pusat kekuasaan, melainkan langsung didistribusikan kepada mereka yang paling membutuhkan di lapangan.

Dari sisi psikologi sosial, pengelolaan zakat melalui sistem pemerintahan atau lembaga resmi membawa hikmah yang sangat mendalam sebagaimana dikemukakan oleh asy-Sya’rawi. Hikmah pertama adalah menjaga harga diri atau martabat para mustahik. Dalam sistem pemberian langsung dari individu ke individu, seringkali muncul rasa rendah diri pada si penerima karena mereka merasa harus “mengadahkan tangan” secara langsung kepada sesama manusia. Namun, ketika zakat dikelola oleh pemerintah, para mustahik menerima haknya dari institusi. Mereka tidak merasa berhutang budi pada individu tertentu, melainkan merasa menerima hak yang memang telah ditetapkan oleh Allah melalui sistem negara. Hal ini menghindarkan mereka dari rasa malu dan aib sosial, sehingga martabat kemanusiaan mereka tetap terjaga di tengah kesulitan ekonomi yang mereka hadapi.

Hikmah kedua yang tidak kalah pentingnya adalah bagi para muzakki itu sendiri. Dengan menyetorkan zakat ke dalam sebuah sistem atau lembaga, para pembayar zakat terhindar dari penyakit hati seperti kesombongan, rasa bangga diri (ujub), dan perasaan merasa berjasa atas hidup orang lain. Karena mereka tidak mengetahui secara pasti siapa individu yang menerima zakatnya, motivasi mereka menjadi lebih murni untuk menunaikan kewajiban, bukan untuk mendapatkan penghormatan atau pengakuan sosial. Sistem ini memutus rantai ketergantungan personal antara si kaya dan si miskin, sehingga hubungan sosial di masyarakat tetap berjalan dengan sehat berdasarkan kesetaraan, bukan berdasarkan relasi patron-klien yang tidak seimbang. Dengan demikian, zakat yang dikelola secara sistemik menciptakan harmoni sosial di mana yang kaya bersyukur melalui kewajibannya dan yang miskin merasa terlindungi melalui haknya.

Lebih lanjut, narasi dalam Surah at-Taubah ayat 103 juga mengandung filosofi keadilan melalui penggunaan kata min yang berarti “sebagian”. Al-Razi menjelaskan bahwa perintah untuk mengambil zakat tidak mencakup keseluruhan harta seseorang, melainkan hanya porsi kecil yang sudah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem wajib dalam zakat tetap menghormati hak kepemilikan pribadi dan motivasi individu untuk mengembangkan ekonomi. Zakat tidak bersifat menghancurkan modal atau memiskinkan si kaya, melainkan berfungsi sebagai instrumen “pembersihan” dan “penyucian” baik terhadap harta maupun jiwa pemiliknya. Dengan mengambil sebagian kecil harta tersebut, kekayaan yang tersisa menjadi lebih berkah dan secara sistemik ekonomi masyarakat menjadi lebih berputar karena adanya daya beli di tingkat bawah.

Secara keseluruhan, kajian ini menegaskan bahwa zakat adalah detak jantung ekonomi Islam yang tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada kesadaran sukarela individu. Sebagai sebuah obligatory system, zakat memerlukan kehadiran otoritas yang amanah untuk mengelola, menarik, dan mendistribusikannya secara profesional. Melalui sistem satu pintu yang dikelola pemerintah atau lembaga resmi, zakat mampu bertransformasi dari sekadar bantuan kemanusiaan menjadi instrumen pemberdayaan yang sistematis. Implikasinya sangat luas: kemiskinan tidak lagi dilihat sebagai nasib buruk yang harus ditangisi, melainkan sebagai masalah sosial yang harus dipecahkan melalui redistribusi hak yang adil. Dengan memahami zakat sebagai sistem wajib, setiap elemen masyarakat—baik penguasa, pembayar zakat, maupun penerima—memiliki peran yang jelas dalam menciptakan tatanan sosial yang berkeadilan, bermartabat, dan penuh keberkahan.[]

Oleh Dr. Ir. Moch Mahsun, S.Kom, MT