Menyulut Kemandirian Ekonomi, Membuka Kran Partisipasi Publik, Majukan Pesantren
- calendar_month Senin, 13 Jul 2026
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
PROBOLINGGO– Setelah menguliti dapur birokrasi dan ketatnya pengawasan APBD pada serial kedua, kini kita tiba pada muara paling krusial dari Perda tentang Fasilitasi Pesantren Kabupaten Probolinggo: bagaimana regulasi ini menyulut kemandirian ekonomi pondok dan sejauh mana masyarakat sipil bisa ikut terlibat?
Merujuk pada draf hukum yang disahkan, payung hukum ini mengombinasikan jaminan bantuan finansial serta teknologi dari pemerintah dengan ruang kontribusi aktif bagi publik.
Semua dirancang demi memastikan fungsi pemberdayaan masyarakat berjalan optimal tanpa mengikis kedaulatan pesantren.
Salah satu titik krusial keberpihakan Pemkab Probolinggo tertuang dalam Bab II Bagian Keempat Pasal 7.
Pasal ini mengunci komitmen daerah dalam memfasilitasi fungsi pemberdayaan masyarakat melalui empat intervensi nyata. Meliputi bantuan keuangan sebagai skema modal langsung untuk menyuntik unit usaha internal pesantren, serta bantuan sarana dan prasarana penunjang infrastruktur fisik perekonomian.
Selain itu, terdapat pula bantuan teknologi berupa upaya digitalisasi ekosistem pondok agar produk santri mampu bersaing di pasar modern, yang dilengkapi dengan pelatihan keterampilan vokasional berkelanjutan demi melahirkan santripreneur yang siap menggerakkan ekonomi umat.
Ditegaskan pula dalam aturan tersebut bahwa pemenuhan fasilitasi ini diberikan dengan tetap mengukur kemampuan keuangan daerah serta dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pesantren tidak lahir di ruang hampa melainkan tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, sehingga kesadaran sosiologis inilah yang melandasi lahirnya Bab VI Pasal 11 mengenai Partisipasi Masyarakat.
Regulasi ini menegaskan bahwa publik memiliki hak untuk ikut serta mendorong mutu dan standar pesantren melalui berbagai jalan.
Berdasarkan ketentuan tersebut, bentuk partisipasi masyarakat dapat berupa tindakan memberikan bantuan program atau pembiayaan secara mandiri kepada pesantren, memberikan masukan strategis kepada Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan Fasilitasi Pesantren, serta mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan pesantren.
Masyarakat juga didorong untuk ikut mengembangkan standar mutu internal pondok, memperkuat kemandirian ekonomi secara gotong royong, hingga membentuk wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di lingkungan sekitar pesantren.
Fleksibilitas gerakan ini dijamin penuh oleh undang-undang karena partisipasi publik dapat dilakukan baik secara perseorangan, kelompok, badan usaha, hingga organisasi kemasyarakatan.
Artinya, sinergi ini membuka pintu seluas-luasnya bagi para alumni, wali santri, maupun korporasi untuk ikut berinvestasi moral dan materiil secara sah demi masa depan menara syiar Islam ini.
Dengan tuntasnya bedah pasal mengenai kemandirian ekonomi dan partisipasi masyarakat ini, jelas sudah bahwa Perda Fasilitasi Pesantren Kabupaten Probolinggo meletakkan pesantren bukan sebagai objek pasif penerima bantuan, melainkan sebagai subjek penggerak peradaban.
Kemandirian ekonomi akan menjaga harga diri pesantren, sedangkan partisipasi publik menjadi energi yang memastikan pondok tidak berjuang sendirian.
Kini, seluruh draf fundamental mulai dari asas jati diri, tiga pilar, tata kerja tim birokrasi, hingga pemberdayaan ekonomi telah kita bedah bersama.
Tugas besar berikutnya berada di pundak kita semua untuk menjadi mata penilai yang kritis agar setiap lembar aturan ini benar-benar mewujud menjadi kemaslahatan yang nyata di bumi Probolinggo. (*)
- Penulis: Tim Redaksi
- Editor: Muhammad Iqbal
Saat ini belum ada komentar