Perpres 82/2021, Dana Abadi Pesantren, dan Dana Abadi Pendidikan
Perpres 82/2021, Dana Abadi Pesantren, dan Dana Abadi Pendidikan

Keterangan Gambar : Sumber foto: NU Online

Presiden Joko Widodo telah menanda tangani Perpres 82/2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren. Sesuai namanya, Perpres yang terdiri dari 27 pasal ini mengatur seputar pendanaan pesantren.

Berdasarkan salinan perpres yang diunduh dari laman Sekretariat Negara (Setneg), terdapat lima sumber pendanaan penyelenggaraan pesantren.

Yaitu dari masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, sumber lain yang sah dan tidak mengikat, dan dana abadi pesantren.

Namun pendanaan yang bersumber dari Dana Abadi Pesantren paling banyak mendapat perhatian.

Bagian ketentuan umum dalam perpres ini menyebut, dana abadi pesantren adalah dana yang dialokasikan khusus untuk pesantren dan bersifat abadi untuk menjamin keberlangsungan pengembangan pendidikan pesantren yang bersumber dan merupakan bagian dari dana abadi pendidikan.

Keterangan lebih jauh perihal dana abadi pesantren ini, tertuang dalam bab III perpres yang ditanda tangani dan diundangkan pada 2 September tersebut. Keterangan dituangkan dalam pasal 23 dan 24. Berikut petikan dua pasal tersebut.

Pasal 23

Pemerintah menyediakan dana mengelola dana abadi pesantren yang bersumber dan merupakan bagian dari dana abadi pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Dana abadi pesantren bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan pesantren bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggung jawaban antar generasi.

Pemanfaatan dana abadi pesantren dialokasikan berdasarkan prioritas dari hasil pengembangan dana abadi pendidikan.

Pemanfaatan dana abadi pesantren digunakan untuk penyelenggaraan fungsi pendidikan pesantren.

Pasal 24

Mekanisme pemanfaatan dana abadi pesantren sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dana Abadi Pendidikan

Dana abadi pendidikan bersumber dari alokasi anggaran pendidikan APBN. Sesuai amanat undang-undang, alokasi dana pendidikan ditetapkan minimal 20 persen per tahun.

Dikutip dari laman lembaga pengelola dana pendidikan (LPDP), dana abadi pendidikan merupakan sebagian dari alokasi anggaran pendidikan, yang dijadikan sebagai Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN).

DPPN ini dikelola dengan mekanisme pengelolaan dana abadi oleh sebuah Badan Layanan Umum (BLU). Dan melalui keputusan Menteri Keuangan nomor 18/KMK.05/2012, LPDP ditetapkan sebagai BLU.

Menurut Menteri Keuangan Sdi Mulyani Indrawati dalam laman resmi kementerian pada April 2021, dana abadi yang terakumulasi telah mencapai Rp 70,1 Triliun.

Rinciannya, dana abadi pendidikan sebesar Rp 61,1 Triliun, dana abadi penelitian Rp 4,99 Triliun, dana abadi untuk perguruan tinggi sebesar Rp 3 Triliun, dan dana abadi untuk kebudayaan Rp 1 Triliun. (*)