NU pada Masa PenjajahanSejarah Nu bagian 2
NU pada Masa Penjajahan

1. NU di Masa Penjajahan Belanda

Sesuai dengan Statuten NU, perkumpulan ini bergerak terutama dalam bidang keagamaan. Sedangkan menghadapi pemerintahan Hindia Belanda, posisi NU sangat akomodatif. Tidak tertarik untuk berjuang secara konfrontatif. Dalam Muktamar di Banjarmasin pada tahun 9 Juni 1935, NU memutuskan kewajiban mematuhi pemerintahan Hindia Belanda sebagai waliyyul amri ad-dlaruri bisy-syawkah (pemerintahan yang diakui karena kekuasaannya), bagi anggotanya.Tindakan kompromistis ini dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa, jika pemerintahan itu dianggap kafir, maka status wali hakim dalam perkawinan tidak bisa dilakukan oleh para penghulunya. Hal ini dianggap menyulitkan secara fiqh.

Gerakan politis yang diperjuangkan oleh NU antara lain berkaitan dengan penyelenggaraan hukum perkawinan, waris, pajak rodi dan sebagainya. NU menolak penerapan hukum positif Belanda dalam masalah itu dan meminta agar masyarakat tetap diizinkan menggunakan hukum Islam sebagai hukum adat, agar tidak tumpang tindih dan menjadi kesulitan bagi mereka. Permintaan ini diterima oleh pemerintah Hindia Belanda. Sejak tahun 1935 NU mulai merintis madrasah di luar pesantren, yang dilaksanakan secara klasikal.

Sistem kelas yang disusun meliputi Madrasah Umum dan Madrasah Ikhtishashiyyah (kejuruan). Madrasah Umum dengan 13 jenjang kelas dari tingkat Awwaliyah (2 tahun), Ibtida’iyah (3 tahun), Tsanawiyah (3 tahun), Mu’allimin Wustha (2 tahun) dan Mu’allimin Ulya (3 tahun). Sedangkan bidang kejuruannya meliputi bidang Qudlat (hukum), Tijarah (perdagangan), Nijarah (pertukangan), Zira’ah (pertanian), Fuqara’ (sekolah khusus fakir miskin) dan Kejuruan khusus. Pada tahun 1937, NU mempelopori pendirian al-Majlis al-Islami al-A’la Indonesia (MIAI) dalam rangka mempersatukan langkah organisasi Islam di Indonesia.Tampil sebagai ketua K. Abdul Wahid Hasyim dengan H. Faqih Usman dari Muhammadiyah sebagai sekretarisnya.

2. NU di Masa Pendudukan Jepang Pada masa pendudukan Jepang yang pendek dan sangat sulit itu, NU tetap pada garisnya sebagai sebuah jam’iyyah diniyah. Akan tetapi, secara organisatoris perkumpulan NU dibubarkan oleh pemerintah pendudukan Jepang. Para ulama melanjutkan gerakannya di MIAI dan kemudian dalam kepeloporannya mendirikan Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Setelah Masyumi berdiri, MIAI dibubarkan. Melalui Masyumi dan juga melalui pengaruh para Kyai di Shumubu, NU senantiasa membela kepentingan umat Islam, masih dengan cara-cara akomodatif.

Ketika Jepang menjanjikan kemerdekaan dan memiliterisasi pemuda, para ulama NU memasukkan pemuda dan santri dalam PETA dan Heiho (Polisi pribumi). Sementara generasi tuanya dibina di Sabilillah dengan KH. Masykur sebagai panglimanya. Tujuannya untuk mempersiapkan kader dalam menyongsong kemerdekaan. Sementara peran politik juga tetap dilakukan dengan serius, terlihat dari peran yang dimainkan KH. Abdul Wachid Hasyim di BPUPKI dan PPKI. Peran paling fenomenal yang dimainkannya adalah terkait perubahan rumusan Piagam Jakarta Ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa, demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang baru lahir.