NU Pada Masa Kemerdekaan dan Berpolitik Sejarah Nu bagian 3
NU Pada Masa Kemerdekaan dan Berpolitik

Peranan NU di masa perjuangan kemerdekaan dimulai dari keterwakilan NU di BPUPKI dan PPKI oleh KH. A. Wahid Hasyim. Peranan beliau di kedua lembaga itu sangat menentukan, demi mempertahankan keutuhan NKRI. Sementara itu, para patriot NU yang tergabung dalam Hizbullah dan Sabilillah juga memberikan kontribusi besar dalam perjuangan itu.

Selanjutnya KH. A. Wachid Hasyim sempat diangkat menjadi Menteri Agama RI pada tahun 1945 hingga tahun 1952 Momentum organisatoris yang paling menonjol dalam masa ini adalah diterbitkannya Resolusi Jihad yang betul-betul menggambarkan posisi NU di garis depan perjuangan bangsa serta efeknya yang mampu menggerakkan rakyat secara menyeluruh dalam perjuangan melawan kembalinya penjajah ke negeri ini, tepat setelah bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Argumen NU dalam hal ini adalah bahwa pemerintahan di Indonesia sudah terbentuk, sebuah pemerintahan bangsa sendiri, yang sebagian besar pelakunya adalah kaum muslimin.

Pemerintahan ini menurutNU sudah dapat dinyatakan sah menurut Islam. Ketika datang orang asing untuk merusak pemerintahan baru yang sah ini, maka wajib hukumnya bagi umat Islam untuk membelanya, apalagi yang datang itu adalah kaum kafir. Inilah yang membuat NU menerbitkan Resolusi Jihadnya. Adapun Resolusi Jihad itu dikeluarkan dua kali, pertama Resolusi Jihad I tanggal 22 Oktober 1945 dan Revolusi Jihad II tanggal 29 Maret 1946. Kedua Resolusi ini kurang lebih sama dalam konteks peperangan yang berbeda. Bahwa fardlu ain berperang membela republik bagi setiap muslim laki-laki, perempuan, tua maupun anak-anak, dalam radius 94 km dari lokasi serangan musuh. Posisi NU dalam perjuangan kemerdekaan tergolong sangat revolusioner.

NU mengkritik keras setiap kali pemerintah RI mengalah di meja perundingan, terutama saat perundingan Linggarjati, Renville dan Roem-Royen. Sayangnya, setelah redanya perang kemerdekaan dan para anggota laskar pejuang itu ditarik menjadi anggota militer, kebanyakan laskar Nahdliyin tidak dapat terekrut, karena kendala pendidikan mereka. Hanya sedikit diantara pejuang sarungan itu yang terakomodir dalam TNI. D. NU Berpolitik.

Pada bulan Nopember 1945, Masyumi yang didirikan Kyai-kyai NU berubah menjadi partai politik, mengikuti dorongan pemerintah untuk pembentukan pemerintahan yang multi partai. Sejak awal, komposisi kepengurusan Masyumi tidak menguntungkan NU, pada susunan kepengurusan yang pertama, personal NU yang masuk adalah KH. Hasyim Asy’ari sebagai Presiden Majelis Syuro, KH A Wachid Hasyim sebagai salah satu Wakil Presiden dan KH. A. Wahab Chasbullah sebagai anggota. Majelis Syuro ini posisinya tidak menentukan dalam partai. Sementara di Badan Eksekutifnya, hanya KH. Masykur dari NU yang duduk bukan di kepengurusan harian, hanya di Kepala urusan Hizbullah dan Sabilillah. Selain jabatan itu, dipenuhi oleh kelompok modernis.

Pada tahun 1949, ketika disusun kepengurusan Masyumi kedua orang NU yang masuk Majelis Syuro hanya 2 dari keseluruhan 14 orang pengurus Majelis. Itupun posisi Majelis ini diturunkan hanya sebagai penasehat. Pada jabatan pemerintahan, peran NU hanya menjadi menteri Agama seperti telah disinggung sebelumnya. Pada awal April 1952 beliau menolak menjadi menteri lagi. NU mengusulkan dua nama, KH. Masykur dan Fathurrahman, keduanya ditolak oleh Perdana menteri Wilopo, yang memilih Faqih Usman dari Muhammadiyah.

Kejadian ini memaksa NU keluar dari Masyumi pada tanggal 8 April 1952 dan menjadi Partai NU. Langkah ini cukup strategis, karena beberapa tahun kemudian Masyumi teradikalisasi, tergoda untuk mendukung pemberontak dan akhirnya dibubarkan oleh pemerintah. Pemerintahan Wilopo yang sama sekali tanpa orang NU hanya bertahan satu tahun, yang kemudian diganti oleh Ali Sastroamidjojo. Pada kabinet baru ini NU memiliki 3 menteri, Waperdam II Zainul Arifin, Menteri Agama KH. Masykur dan Menteri Urusan Pertanian Mohammad Hanafiyah. Posisi Menteri Agama sendiri selalu dipegang orang NU sampai dengan 1971.

Sementara setelah menjadi partai politik sendiri, Partai NU mengikuti Pemilihan Umum 1955, menduduki urutan ke-4 dan memiliki 45 wakil dalam Konstituante. Perolehan suara Nasional NU 18 %, di Jawa Timur mendapat 34 % dan di Kalimantan Selatan hampir 50 %. Perolehan yang mengejutkan semua fihak, terutama yang sejak awal meremehkan potensi dan kapasitas NU.

Secara umum tokoh-tokoh dan masyarakat NU pada masa itu sebagian besar adalah para pengagum dan pendukung Soekarno. Banyak bukti terkait dengan ini, baik dari arah kebijakan organisasi, maupun sikap tokoh NU ketika menduduki satu jabatan tertentu. Tetapi NU selama masa Orde Lama tidak mengekor sepenuhnya kepada Soekarno, kedekatan mereka terhadapnya adalah kedekatan kritis yang tidak meninggalkan jatidiri ke-NU-an dan keislaman.

Dalam kurun 1955-1966, ada beberapa bukti terkait dengan hal ini, seperti penolakan keras NU terhadap ide Nasakom, penolakan pemerintahan gotong-royong yang juga melibatkan kaum komunis, sikap NU mendukung opsi dasar Islam dalam Konstituante, kritik keras NU pada sistem Demokrasi Terpimpin, penolakan terhadap Manipol dan sebagainya. Soekarno adalah sahabat bagi NU, tetapi prinsip politik menolak komunisme, memperjuangkan Islam dan anti totalitarianisme adalah harga mati bagi NU.

Pada tahun 1965 ketika PKI memberontak, NU secara sangat aktif terlibat mempertahankan keutuhan Republik ini. Kontrol keamanan yang lemah, kondisi kelembagaan pemerintah yang rapuh, faktor ideologis dan pengalaman kesejarahan dan kesadaran serta pengetahuan hukum yang lemah, membuat pembelaan yang dilakukan itu, beberapa di antaranya keluar dari koridor hukum. Ada pengadilan massa dan hak-hak tertuduh yang terabaikan. Pengalaman pahit yang memilukan hati.

Dalam gelombang demonstrasi mahasiswa yang disokong militer untuk menggulingkan Soekarno, anak muda NU (Ketua PB PMII) Ahmad Zamroni menjadi ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). KH. Achmad Syaikhu, Wakil ketua DPRGR dari Partai NU aktif ikut berdemonstrasi, sementara beberapa tokoh sepuh seperti KH. Syaifuddin Zuhri, KH. Wahab Chasbullah, dll masih cenderung dekat dengan Soekarno.

Tahun-tahun ini, antara 1965 s/d 1971 adalah pergulatan internal NU antara yang pro Soekarno dan pro Soeharto. Pada tahun 1967 Subchan ZE diangkat sebagai menteri Agama menggantikan KH. Syaifuddin Zuhri yang dianggap Soekarnois, KH. Idham Chalid sebagai Menko Kesra dan pada 1970 Menteri Sosial ad-Interim. Ketika pemerintahan berubah dan Orde Baru mengambil alih nahkoda negeri ini, prestasi politik NU berangsur menurun drastis.

Diawali dengan konfrontasi terbuka NU-Militer menjelang Pemilu 1971, NU memang mendapat tambahan dukungan sebesar 0,3 % dibanding Pemilu 1955 menjadi total 18,7 %, tetapi pemerintahan dimonopoli Golar dengan 62,8 %. Sejak tahun 1971 tak ada lagi Menteri Agama dari NU. Patronase NU di bidang ini dilucuti habis sampai di tingkat kecamatan. Kebijakan fusi dalam rangka depolitisasi, pada tahun 1973, yang dilakukan dengan tidak tuntas dan tidak adil oleh pemerintah baru, mengakibatkan kerugian hebat bagi NU.

NU dalam PPP senasib dengan NU dalam Masyumi di masa Orde Lama. Para Kyai hanya menjadi vote getter dengan menjadi Jurkam PPP dan berhadapan langsung dengan intimidasi aparat, sementara posisi di Parlemen sangat tidak menguntungkan, karena lebih didominasi Parmusi (Masyumi baru) yang lebih dekat dengan pemerintah. Pemerintahan Orde Baru yang diketahui bersama punya kecenderungan kuat tidak demokratis, sangat tidak menyukai sikap politisi NU yang sering tidak kompromis. Tahun 1978 NU memelopori aksi walk out dalam pembahasan UU Asas Tunggal Partai Politik. Tahun 1980 NU kembali walk out dalam pembahasan dan pengesahan UU Pemilu.

Dua kejadian ini yang menyebabkan Orde Baru membabat habis politisi NU dari parlemen. Hasil Pemilu 1982, karena kecurangan dan intervensi pemerintah, wakil NU di parlemen nyaris habis, terutama orang-orang vokal dan pintarnya. Era 1971 sampai dengan 1984 adalah era gelap sisi politik NU.