NU Khittah, Sampai MenginternasionalSejarah Nu bagian 4
NU Khittah, Sampai Menginternasional

E. NU Khittah. Suasana tidak nyaman dengan kondisi politis NU mulai mengemuka pada muktamar 1979 di Semarang. Dawuh KH. Achmad Syaikhu pada tahun 1971 bahwa ketika NU berpolitik, tugas dakwah dan pendidikannya menjadi terabaikan, mengemuka. Para pengurus dan anggota NU terpolar menjadi dua faksi, NU Politik dan NU Khittah (non politik).

Pada Muktamar ini, KH. Achmad Shiddiq pertama kali mengemukakan gagasan kembali ke Khittah secara lisan di hadapan para Kyai. Ada dua calon Ketua Umum pada saat itu, KH. Idham Cholid dari kalangan NU Politik dan KH. Achmad Syaikhu dari faksi Khittah. Tetapi karena tekanan pemerintah kepada delegasi muktamar itu, KH. Idham Cholid, yang merupakan poros NU Politik terpilih lagi menjadi Ketua Umum. Sementara itu, di tahun-tahun berikutnya posisi politik NU makin buruk, karena sering berkonfrontasi dengan pemerintah otoriter Orde Baru. Presiden Soeharto semakin sering mengancam akan menggunakan kekuatan militer untuk menekan mereka yang dianggap “tidak konsisten terhadap ideologi Pancasila.” Sebuah tekanan samar kepada organisasi kemasyarakatan untuk menerima asas tunggal Pancasila.

Pada tahun 1981, menyusul wafatnya KH. Bisri Sansuri, KH. Ali Maksum terpilih sebagai pejabat Rais Am NU. Ini pukulan awal bagi faksi NU Politik pimpinan KH. Idham Cholid. Setahun berikutnya, perwakilan NU melalui PPP di Parlemen dikikis habis oleh John Naro. Aspirasi untuk mundur dari dunia politik semakin menguat.

Tahun 1983 s/d 1984 adalah masa pertarungan sengit antara dua faksi NU Politik dan NU Khittah. Faksi pertama berpusat pada KH. Idham Cholid, sering disebut kubu Cipete, sedang faksi kedua yang dipelopori oleh KH. As’ad Syamsul Arifin disebut kubu Situbondo. KH. As’ad bersama KH. Ali Maksum dan KH. Abdurrahman Wahid mendatangi rumah KH. Idham Cholid di Cipete untuk mendesak beliau mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum, KH. Idham mundur tetapi 10 hari kemudian menarik pengunduran dirinya. KH. Idham Cholid balik memecat KH. Ali Maksum sebagaipejabat Rais Am dan mengangkat KH. Anwar Musaddad untuk jabatan itu. PBNU kubu Khittah menetapkan KH. Abdurrahman Wahid sebagai ketua panitia Munas dan Konbes NU, yang dilaksanakan di Situbondo.

Panitia ini mengadakan pertemuan di PBNU yang dihadiri 24 orang yang menggagas materi Munas, mereka antara lain KH. Abdurrahman Wahid, dr. Fahmi Saifuddin, Asip Hadipranata, KH. M. Munasir, KH. Saiful Mudjab, Umar Basalim, KH. Cholil Musaddad, A. Ghaffar Rahman, KH. Musa Abdillah, dll. Pertemuan ini membentuk tim 7 untuk merumuskan naskah Khittah Nahdliyah, yang beranggotakan KH. Abdurrahman Wahid, Zamroni, Said Budairy, dr. Fahmi Saifuddin, Danial Tandjung, Mahbub Junaidi dan Ahmad Bagja. Munas Situbondo akhirnya memutuskan dua poin penting dalam perjalanan NU, kembali ke Khittah 1926 dan menerima asas tunggal Pancasila.

Keputusan yang kemudian diperkuat oleh Muktamar NU Situbondo setahun kemudian. Pada saat yang sama, kubu Cipete merencanakan Muktamar di Jakarta, tetapi tidak mendapat ijin dari Kepolisian. Pengurus Wilayah dari 22 Propinsi sempat datang ke Jakarta, namun karena pertemuan tidak jadi digelar, mereka melanjutkan ke Situbondo.

Akhirnya, legitimasi kubu Cipete ini melemah, karena tidak adanya dukungan pemerintah. Sementara di Muktamar Situbondo, KH. Ahmad Shiddiq dan KH. Abdurrahman Wahid terpilih menjadi Rais Am dan Ketua Umum. Kepengurusan baru ini tidak langsung lancar berjalan, karena di kubu Situbondo ada banyak juga orang yang berfikir bahwa selepas NU dari PPP harus berdiri mandiri sebagai partai politik sebagaimana tahun 1952. Berkali-kali ada upaya pemecatan terhadap Gus Dur dengan menggunakan berbagai alasan, kelompok oposisi dalam NU ini meminta Muktamar luar biasa, tokoh-tokoh mereka antara lain KH. Masykur, KH. As’ad, Mahbub Junaidi dan Anwar Nuris (Sekjend PBNU saatu itu).

Kekisruhan ini berlanjut hingga Munas-Konbes di PP. Al-Ihya Ulumaddin Kesugihan Cilacap tahun 1987, di sinilah akhirnya perseteruan dapat diredam, Rais Am KH. Ahmad Shiddiq melontarkan gagasan bahwa arah gerakan NU sudah benar dan tidak perlu dibelokkan ke politik lagi. Bahwa NU mengawal pemberdayaan umat Islam dan hendak mengarusutamakan trilogi ukhuwah, yaitu ukhuwah Islamiyah (persaudaraan Islam), ukhuwah wathaniyah (persaudaraan kebangsaan) dan ukhuwah basyariyah (persaudaraan kemanusiaan).

Konsepsi ini membungkam segala bentuk kritik terhadap perjalanan NU pasca khittah dan terutama kritik terhadap Gus Dur yang nyleneh itu. Akan tetapi tetap saja, orang mengartikan khittah sesuai kepentingannya sendiri-sendiri. Bagi tokoh NU yang tetap di PPP, khittah tidak boleh merubah aspirasi, karena yang mundur hanya secara organisatoris saja. Bagi yang kecewa dengan PPP, khittah dianggap legitimasi untuk melakukan “penggembosan” sedangkan bagi orang luar, baik dari Golkar maupun PDI, itu berarti ladang konstituen baru yang harus segera digarap.

Sementara PBNU terus berusaha mensosialisasikan bahwa dengan khittah, NU harus lebih banyak memperhatikan pendidikan, dakwah dan pemberdayaan ekonomi umat. Pasca Muktamar Krapyak tahun 1989, NU dengan khittahnya mampu lebih memperhatikan persoalan keumatan dan dakwah. NU juga mulai merevisi konsepsi bermadzhabnya, yang selama ini bersifat qauly (skriptualistik), yang kemudian diperluas dengan bermadzhab secara manhaji (metodologis) untuk menjawab tantangan jaman. Sejak Munas-Konbes Bandar Lampung tahun 1991, metode dan ranah pembahasan bahtsul masa’il menjadi semakin bertambah. Terbukti bahwa dengan berkhittah, NU tidak kehilangan peran politiknya.

Perannya itu berkembang sebagai kelompok penyeimbang dan justeru menjadi lebih luas. Politik NU adalah politik dalam artian luas, politik kebangsaan, bukan politik dalam arti sempit, yaitu untuk berebut posisi dalam kekuasaan. Suara NU dalam memberikan masukan bagi pemerintah dan menjaga para pemegang kuasa untuk tetap pada relnya menjadi semakin diperhitungkan.

Sementara secara internal, lembaga-lembaga dan badan otonom dalam NU semakin hidup berkhidmah untuk kepentingan umat. Yang tak kalah penting, gerakan dakwah NU semakin berkembang sedemikian rupa. Dalam hal hubungan dengan pemerintah, terutama pada era kepemimpinan KH. Abdurrahman Wahid (1984-1999), mengalami banyak pasang surut.

Terkadang begitu renggang, sampai-sampai ada intervensi untuk menjatuhkan KH. Abdurrahman Wahid pada Muktamar Cipasung 1994, dari membenturkan beliau dengan dr. Fahmi D. Saifuddin sampai mengusung calon tak dikenal, Abu Hasan. Terkadang juga terlihat sedemikian mesra, seperti terlihat pada kurun 1996-1998, saat Gus Dur bersama putri presiden RI ke-2 Soeharto, Siti Hardijanti Indra Rukmana (mbak Tutut) runtang-runtung keliling pesantren untuk istighotsahan. Perkembangan NU semakin moncer pada masa kepemimpinan KH. Hasyim Muzadi (1999-2010), NU mulai go Internasional, membuka Pengurus Cabang Istimewa di berbagai negara di Timur Tengah, Eropa dan Amerika Serikat. Kehidupan berorganisasi semakin dinamis, bahkan PBNU menyatakan telah mampu membiayai dirinya sendiri secara layak. Lembaga dan Badan Otonom semakin baik diperhatikan dan gerakan dakwah semakin digiatkan.

Sementara peran-peran politik kebangsaan juga terus berkembang. Trend positif perkembangan NU ini terus berlanjut hingga saat ini dan semoga terus demikian hingga di akhir masa. Amin Allahumma Amin. Yang tak boleh dilupakan, bahwa seiring perkembangannya, tantangan yang dihadapinya juga berkembang sedemikian rupa, baik dari dalam maupun dari luar. Kita tidak boleh terlena dan berleha-leha. Nahdlah tidak menghendaki kejumudan, karena essensi makna Nahdlah adalah kebangkitan dan pergerakan. (tm.)