KPK Berharap Pesantren Jadi Agen Anti Korupsi
KPK Berharap Pesantren Jadi Agen Anti Korupsi

Keterangan Gambar : Wakil Ketua KPK RI, Nurul Ghufron (foto: Iqbal)

nuprobolinggo.or.id - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK-RI, Nurul Ghufron menyatakan, Pondok Pesantren harus menjadi agen yang mampu melahirkan dan mencetak kader bangsa anti korupsi.

Hal itu disampaikannya saat diwawancarai usai mengisi kuliah tamu di Universitas Nurul Jadid atau Unuja Probolinggo, Senin (5/4/2021). Unuja Probolinggo merupakan perguruan tinggi berbasis pesantren.

Kuliah tamu bertajuk Pendidikan Anti Korupsi sebagai Solusi Generasi Bersih.

Komisioner KPK asal Jember ini menyebut, sejak berdiri 18 tahun silam, lembaga anti rasuah atau KPK sudah bertindak untuk memerangi korupsi di Indonesia. 

Banyak oknum dan pejabat yang sudah di tangkap atas kasus yang menimpanya. Akan tetapi, hal ini masih belum bisa memberikan efek jera dan membersihkan Indonesia dari para koruptor.

"Namun saat ini masih banyak memproduksi koruptor baru (yang ada di Indonesia)," ujar komisioner berlatar belakang akademisi ini.

Menurutnya, kalau saat ini bangsa Indonesia perlu dibenahi dari segi pendidikannya. Salah satunya ialah menggandeng Ponpes, agar bisa memproduksi kader bangsa yang tidak hanya luas ilmunya saja. Melainkan juga mencetak kader bangsa yang terampil.

"Pesantren juga dapat mencetak kader bangsa yang mempunyai karakter yang jujur, peduli terhadap sesama, tertib dan adil. Kalau karakter tersebut dibangun sejak dini, maka para kader bangsa tersebut akan sadar, tidak menggunakan hak orang lain untuk kepentingan pribadinya," sebutnya.

Saat ini masih kata Ghufron, pendidikan anti korupsi ini sangat perlukan. Sehingga, nantinya perlu di wariskan karakter anak bangsa yang jujur.

"Sehingga kedepannya bangsa Indonesia ini lebih baik lagi," katanya.

Sembilan Nilai Anti Korupsi

Nurul Ghufron menyebut sembilan nilai anti korupsi yang perlu dibiasakan agar menjadi karakter melalui instrumen pendidikan. Yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, adil, berani, sederhana, dan kerja keras.

Menurutnya, pendidikan merupakan salah satu strategi penting pemberantasan korupsi. Strategi lainnya adalah efek jera, perbaikan sistem, dan peran serta masyarakat.

Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi, Indonesia berada di urutan 102 dari 180 negara dunia dengan indeks 37 pada tahun 2020. Turun dari indeks sebelumnya yang berada di angka 40.

Berdasarkan catatan KPK dalam periode 2004-2019, pelaku tindak korupsi dari profesi swasta merupakan yang tertinggi. Yakni sebanyak 297.

Disusul anggota DPR dan DPRD sebanyak 257; pejabat eselon I, II, III dan IV sebanyak 225; wali kota/bupati dan wakil sebanyak 119; kepala lembaga dan kementerian sebanyak 28; hakim sebanyak 22; dan gubernur sebanyak 21.

Berdasarkan data Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantran (Hebitren), sedikitnya terdapat 30 ribu pesantren yang tercatat di Kementerian Agama dengan total santri mencapai 18 juta. (*)